Ketika Hulu dan Hilir Tidak Seiring

Industri pengolah kakao  mengeluh kekurangan pasokan bahan baku. Pemerintah berencana menghapus bea masuk untuk mempermudah impor. Padahal petani justru ekspor ratusan ton. Data produksi jadi biang silang sengkarut.

Dari biji sampai hasil olahannya

Dari biji sampai hasil olahannya

Pidato Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun  di Konferensi Kakao Internasional Indonesia Keenam, di Nusa Dua, Bali, Jumat tengah Mei lalu jadi berita utama di banyak media. Intinya dia menegaskan  Indonesia bakal jadi produsen kakao olahan terbesar dunia pada 2015 dengan produksi 600 ribu ton kakao per tahun.  Indonesia akan menyalip Pantai Gading dan Ghana yang secara tradisional penghasil terbesar kakao dunia.

Indonesia punya modal  untuk mencapai target itu karena memiliki luas kebun kakao yang mencapai 1.7 juta ha.  Sementara kapasitas produksi kakao olahan meningkat hampir tiga kalilipat dalam lima tahun terakhir .

Apa yang dicapai itu merupakan buah dari hilirisasi kakao  yang ditandai dengan terbitnya  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomer 67 tahun 2010 yang menetapkan bea keluar kakao  5- 15 persen. Regulasi itu mendorong investor  mendirikan pabrik pengolahan disini.  Tahun  ini industri olahan diperkirakan butuh biji kakao sebanyak 500.000 ton dan pada tahun depan kebutuhannya naik menjadi 600.000 ton.

Sayangnya 


produksi biji kakao nasional terus menurun.  Setidaknya tercermin dari  Data Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) mencatat produksi biji kakao lokal terus menurun dalam dalam delapan tahun terakhir (lihat tabel: Lumernya produksi biji kakao nasional ).  Turunnya produksi dipicu banyak faktor seperti faktor cuaca, hama, tanaman yang sudah melewati masa produktifnya serta kurangnya penyuluhan kepada petani kakao.

Defisit Coklat
Untuk mengatasi defisit itu,  Kementrian Perdagangan  berencana  mempermudah impor dengan menurunkan bea masuk (BM) kakao impor menjadi 0%, dari semula 5%.

Direktur Ekskutif Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) Sindra Wijaya  mendukung  penurunan tarif bea masuk biji kakao. Selain untuk memastikan ketersedian bahan baku, juga untuk meningkatkan daya saing industri kakao nasional. Dia mencontohkan, jika bea masuk nol persen, industri kakao nasional bisa memenuhi kebutuhan premium cocoa powder. Sehingga tidak perlu lagi impor dari Malaysia atau Singapura yang selama ini mencapai 10.000 ton/tahun.

“Jika bea masuk biji kakao 0 persen, saya yakin industri hilir kita tidak lagi import dari luar. Bahkan industri hilir cokelat yang saat ini ada di Malaysia dan Singapura seperti Hershey, Cadburry, Aalst Chocolate dan lainnya akan merelokasikan pabriknya ke indonesia.,” terangnya kepada Fahmi Fotalino dari GATRA. Jika itu terjadi maka pada tahun 2015 nanti industri pengolahan kakao Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Kelak Indonesia tidak lagi ekspor biji kakao tetapi berupa kakao olahan dan cokelat batangan yang nilai tambahnya tinggi.

Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri Perdagangan, menyatakan bahwa pembebasan Bea Masuk untuk impor biji kakao hanya berlaku untuk industri pengolahan kakao, tidak berlaku untuk pedagang. Berdasarkan perhitungan sementara, untuk tahun ini kekurangan pasokan biji kakao untuk industri pengolahan sebesar 100 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor.
Dia menambahkan, pembebasan Bea Masuk ini bukan kebijakan yang permanen. Bila pasokan biji kakao lokal sudah mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri, Bea Masuk biji kakao akan kembali diberlakukan. “Ini hanya sementara sampai produksi di dalam negeri catching up. Tidak bisa bebas-bebasan,” terangnya pada GATRA.

Petani Protes
Opsi tersebut mendapat tentangan dari petani-petani kakao dan Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo). Ketua Umum Askindo Zulhefi Sikumbang mempertanyakan mengapa pemerintah harus membuka kran impor, padahal dengan level produksi dalam negeri sekarang yang berkirsa 450.000 ton, 188.000 ton diantaranya masih di ekspor. Dia mempertanyakan kalau ekspor biji kakao masih besar, kenapa kita harus impor?
Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, Gamal Nasir menyatakan bahwa rencana pembebasan bea masuk biji kakao datang bukan dari pemerintah.  Melainkan usulan dari asosiasi pengusaha. “Karena mereka memperkirakan produksi hanya sekitar 450.000 ton per tahun. Sementara data kita, produksi itu 740.000 ton,”  sebut Gamal saat ditemui GATRA di kantornya di bilangan Ragunan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan statistik Ditjen Perkebunan, produksi kakao nasional pada 2012 mencapai 704.513 ton dan pada 2015 diproyeksikan mencapai 819.206 ton. Berdasarkan data AIKI produksi nasional pada 2012 hanya 460.000 ton, tahun 2014, dan 2015 diproyeksikan masing-masing sebesar  500.000 ton.

Perbedaan data ini, Gamal menjelaskan kemudian, berasal dari perbedaan metodologi. Ditjen Perkebunan, seperti juga Badan Pusat Statistik (BPS) memperoleh angka produksi lewat pengumpulan data mulai dari tingkat desa sampai provinsi. Termasuk pula angka potensi penyelundupan kakao ilegal ke negara jiran.Sedangkan Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) menghitung berdasarkan konversi angka ekspor olahan dalam negeri menjadi biji kakao ditambah dengan angka ekspor biji kakao dikurangi impor biji.

“Kebutuhan konsumsi kakao dalam negeri sekitar 500.000-600.000 ton. Disamping itu ekspor biji kakao 200.000 ton lebih. Kenapa nggak itu aja yang digunakan untuk dalam negeri.  Katanya kurang 100.000 ton. Dikurangin aja ekspor bijinya, untuk kebutuhan dalam negeri. Logikanya gitu aja,”  beber Gamal.

Masih Banyak Cara Lain
Untuk menengahi persoalan kebutuhan bahan baku dan bea masuk , pertengahan April silam terselenggara rapat yang dipimpin oleh Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Rapat tersebut dihadiri oleh wakil instansi terkait termasuk  Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, pengusaha pengolahan kakao, asosiasi dan kalangan pemerintahan.

Dalam notulen yang diterima GATRA, BKF menyatakan bahwa kebijakan ASEAN Free Trade, untuk Indonesia sebagai anggota ASEAN sejak Januari 2010, bea masuk biji kakao dan produk olahan kakao sudah 0% (lingkup ASEAN).

Apabila kekurangan bahan baku dan harus impor, tidak perlu bea masuk impor biji kakao menjadi 0%. Alasannya yakni, Pertama, kebijakan KITE (Kebijakan Impor untuk Tujuan Ekspor), dimana saat industri impor biji kakao dikenakan bea masuk 5% dan saat produk olahannya diekspor, maka biaya 5% tersebut direstitutsi alias dibayar kembali. Hal ini tentu sama dengan bea masuk 0%.

Kedua, jika industri masuk kawasan berikat, maka bea masuk impor biji kakao 0%. Namun saat poin ini disebutkan, salah satu pengusaha menyatakan bahwa lokasi industrinya tidak di kawasan berikat. Menanggapi hal tersebut BKF menyatakan bahwa untuk masuk dalam kawasan berikat dapat dipertimbangkan.

Pada intinya, berdasarkan paparan di rapat, Kementerian Keuangan berpendapat tidak perlu bea masuk impor biji kakao menjadi 0% karena masih ada instrumen lain.

 

buah coklat

buah coklat

 

Lumernya produksi biji kakao nasional 2006 – 2013

Tahun   Produksi (ton)

2006       620.000

2007       525.174

2008       520.462

2009       542.207

2010       557.596

2011       465.809

2012       453.729

2013       450.000

Sumber : Askindo

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s